Bekasi, aspirasidirect com – Aktivitas lapak yang diduga melakukan pembakaran komponen elektronik atau Printed Circuit Board (PCB) di wilayah Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Kapolsek Serang Baru menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi melalui telepon seluler oleh awak media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Selasa (10/11/2026).
Melalui pesan WhatsApp, Kapolsek menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan ibadah dan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Izin Bang, saya lagi ibadah. Nanti kita tindaklanjuti,” tulis Kapolsek melalui pesan WhatsApp.
Persoalan ini mencuat setelah LSM Gada Sakti Nusantara (GANAS) melakukan investigasi lapangan pada Jumat (6/11/2026). Dalam penelusurannya, GANAS menyoroti dugaan aktivitas pengolahan dan pembakaran komponen elektronik di sejumlah lokasi.
Salah satu lokasi berada di Kampung Limo, Jalan Cendrawasih, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru. Lapak tersebut diduga dikelola oleh seorang pengusaha bernama Gopur.
Selain itu, aktivitas serupa juga disorot di Kampung Cikarang Tekel, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru. Lapak di lokasi tersebut disebut dimiliki seseorang bernama Supri.
Dua lokasi tersebut menjadi perhatian GANAS karena aktivitas pembakaran komponen elektronik perlu dipastikan legalitas usaha, proses pengolahan, serta sistem pengelolaan sisa materialnya.
Ketua Umum LSM GANAS, Brian Shakti, sebelumnya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua lokasi tersebut.
Menurut Brian, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kelengkapan perizinan, persetujuan lingkungan, sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga penanganan residu atau sisa pembakaran.
Ia menilai aktivitas pengolahan material elektronik harus mendapatkan pengawasan serius, terutama apabila berpotensi menimbulkan pencemaran udara maupun dampak terhadap lingkungan permukiman.
Aspek Lingkungan Perlu Diperiksa
Selain persoalan legalitas usaha, dugaan aktivitas pembakaran komponen elektronik juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan lingkungan sekitar.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Meski demikian, status residu dari aktivitas pembakaran tersebut perlu dipastikan melalui identifikasi dan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
Publik Menunggu Tindakan Kepolisian dan DLH
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut konkret dari Polsek Serang Baru dan DLH Kabupaten Bekasi untuk memastikan apakah aktivitas di kedua lokasi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan lingkungan hidup.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada dokumen perizinan, tetapi juga mencakup kondisi faktual kegiatan usaha, proses pembakaran, serta pengelolaan sisa material.
Apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.(s).
