Bekasi, aspirasidirect.com
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan
Sebanyak 200 peserta relawan kesehatan mengikuti acara Sosialisasi Program JKN-KIS yang digelar di Caffe Bunker,Jababeka Cikarang Kabupaten Bekasi pada Senin (10/2/2025).
Sosialisasi Program JKN-KIS yang dihadiri oleh Anggota DPR-RI Obon Tabroni bersama BPJS Kesehatan serta elemen serikat pekerja dan masyarakat umum
Anggota DPR-RI Komisi IX Obon Tabroni
Mengatakan, menyoroti pentingnya penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, yang telah diterapkan di sekitar 65 negara, sementara Indonesia yang sudah merdeka selama 78 tahun belum memiliki program serupa.
” Mengaitkan hal ini dengan masih tingginya angka stunting di Jawa Barat, yang mencapai 10 persen rendahnya rata-rata IQ masyarakat Indonesia dibandingkan negara lain, seperti Vietnam. Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada daya saing bangsa di tingkat internasional,” Ucapnya
Obon juga menambahkan perlunya fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program ekonomi dan sosial, termasuk pemberian makanan sehat kepada anak-anak. Ia mencontohkan program di Sukabumi yang tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan anak-anak tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengumumkan adanya pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Indonesia pada 10 Februari 2025, dengan tujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini.
Selain itu, Obon menyoroti tantangan BPJS Kesehatan yang saat ini mengalami defisit sebesar Rp20 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa cakupan kepesertaan BPJS telah mencapai 250 juta jiwa dari total 284 juta penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu yang tercepat di dunia dalam cakupan asuransi kesehatan.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cikarang Sudiyanti menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 terjadi penonaktifan terhadap 189 ribu peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, 148 ribu peserta sebenarnya masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN karena telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPT KS).
Sementara itu, sekitar 50 ribu peserta lainnya memiliki data yang tidak valid menurut Dukcapil, misalnya karena sudah meninggal atau berpindah domisili. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dukcapil untuk memperbarui dan mendaftarkan kembali data tersebut.
Saat ini mengatasi permasalahan tersebut proses reaktivasi telah dilakukan di awal tahun 2025, sehingga peserta yang berhak kini tetap aktif dalam program PBI APBN. Sudiyanti juga menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk BPJS Kesehatan.
” Untuk dana iuran yang masuk dikelola oleh negara, bukan langsung oleh BPJS Kesehatan. BPJS hanya memperoleh biaya operasional sekitar 2-3 persen dari anggaran nasional, sementara selebihnya digunakan untuk pembayaran layanan kesehatan di rumah sakit, ” Terangnya.
Dalam tata kelola anggaran ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Dalam sesi tanya jawab, peserta diberi kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal terkait program JKN-KIS dan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan guna memastikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.
Diakhir keterangannya Sudiyanti menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai masukan dari para relawan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bagi peserta JKN-KIS.
Sebagai penutup agenda, Obon Tabroni menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak akan berhenti di sini, melainkan akan diadakan secara rutin setiap tahun. Ia juga berencana melibatkan Kementerian Kesehatan dalam diskusi-diskusi selanjutnya.(s).
