{"id":11810,"date":"2026-10-27T10:11:24","date_gmt":"2026-10-27T03:11:24","guid":{"rendered":"https:\/\/aspirasidirect.com\/?p=11810"},"modified":"2026-10-27T10:11:25","modified_gmt":"2026-10-27T03:11:25","slug":"proyek-jitut-di-karangbahagia-jadi-sorotan-mutu-material-k3-dan-pengawasan-dipertanyakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aspirasidirect.com\/index.php\/2026\/10\/27\/proyek-jitut-di-karangbahagia-jadi-sorotan-mutu-material-k3-dan-pengawasan-dipertanyakan\/","title":{"rendered":"Proyek JITUT di Karangbahagia Jadi Sorotan, Mutu Material, K3, dan Pengawasan Dipertanyakan"},"content":{"rendered":"\n

Bekasi, aspirasidirect.com<\/em><\/strong>
Pelaksanaan proyek Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang dikerjakan Kelompok Tani Budi Karya di Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan setelah awak media melakukan pemantauan di lokasi pada Senin (26\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Sejumlah kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas material, kesiapan area pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta efektivitas pengawasan dari instansi terkait. Proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 itu dinilai perlu mendapatkan penjelasan teknis agar pelaksanaannya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n\n\n\n

Salah seorang pekerja dilapangan ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa dirinya hanya pekerja, tidak mengetahui apa apa.” Sy mah cuman kerja bang, ga tau. Material ini aja yang dipake,”tuturnya.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan pantauan visual, material yang menjadi perhatian meliputi semen bermerek Jempol dan pasir yang tampak berdebu. Selain itu, area pekerjaan terlihat dipenuhi air, sementara kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa.<\/p>\n\n\n\n

Meski demikian, kondisi visual tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi teknis. Kepastian mengenai mutu material dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen kontrak, persyaratan teknis, serta pengujian material apabila diperlukan.<\/p>\n\n\n\n

Mutu Material Harus Sesuai Spesifikasi Kontrak, Dalam pekerjaan konstruksi, penggunaan material menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan ketahanan hasil pembangunan. Karena itu, material yang digunakan dalam proyek JITUT tersebut perlu dipastikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.<\/p>\n\n\n\n

Penggunaan semen bermerek Jempol maupun pasir yang tampak berdebu perlu dinilai berdasarkan spesifikasi teknis, persyaratan produk, serta hasil pemeriksaan yang relevan. Merek atau tampilan material semata tidak cukup untuk menentukan apakah material tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan yang perlu dijawab oleh pelaksana dan pengawas teknis adalah apakah pemeriksaan material telah dilakukan sebelum digunakan, serta apakah hasil pemeriksaan tersebut terdokumentasi dengan baik.<\/p>\n\n\n\n

Apabila material telah memenuhi persyaratan, pihak pelaksana diharapkan dapat menunjukkan dokumen pendukungnya. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif perlu dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan aturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Area Pekerjaan Tergenang Air, Metode Pelaksanaan Perlu Dijelaskan
Kondisi area pekerjaan yang terlihat dipenuhi air turut menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai persiapan lokasi, metode pelaksanaan, serta langkah teknis yang diterapkan untuk menjaga kualitas konstruksi.<\/p>\n\n\n\n

Pihak pelaksana dan pengawas teknis perlu menjelaskan apakah kondisi lapangan telah dievaluasi dan bagaimana penanganan air dilakukan selama pekerjaan berlangsung.<\/p>\n\n\n\n

Evaluasi teknis diperlukan untuk memastikan bahwa metode pengerjaan sesuai dengan kondisi lokasi dan tidak menimbulkan dampak terhadap mutu hasil konstruksi. Namun, dampak genangan terhadap kualitas pekerjaan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pengamatan visual tanpa pemeriksaan lebih lanjut.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, aspek K3 juga perlu mendapat perhatian. Kelengkapan APD, pengamanan area kerja, dan penerapan prosedur keselamatan harus dievaluasi sesuai dengan jenis serta risiko pekerjaan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

Penerapan K3 bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pelaksana dalam memastikan pekerjaan berlangsung secara aman dan tertib.<\/p>\n\n\n\n

Proyek APBD 2026, Pengawasan Dinas Pertanian Disorot. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek JITUT tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 dengan nomor kontrak 000.3.3\/7.331.1\/SPMK\/2026.<\/p>\n\n\n\n

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Rayhan Mandiri dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran daerah, pelaksanaan proyek tersebut perlu didukung dengan pengendalian mutu, pengawasan teknis, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n

Pelaksana berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sedangkan pihak yang berwenang melakukan pengawasan perlu memastikan bahwa material, metode pelaksanaan, dan hasil pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n

Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan, pemeriksaan mutu material, dan langkah penanganan apabila ditemukan ketidaksesuaian.<\/p>\n\n\n\n

Pengawasan yang efektif semestinya tidak hanya tercermin dalam administrasi, tetapi juga dapat ditelusuri melalui catatan pemeriksaan, dokumentasi lapangan, dan hasil evaluasi teknis sesuai kebutuhan pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Belum Memberikan Tanggapan
Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi mengenai spesifikasi material, mekanisme pengawasan, penerapan ketentuan teknis, serta langkah yang akan diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian.<\/p>\n\n\n\n

Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban.<\/p>\n\n\n\n

Belum adanya tanggapan membuat sejumlah hal masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, antara lain kesesuaian semen dan pasir dengan spesifikasi kontrak, pelaksanaan pemeriksaan mutu material, evaluasi terhadap kondisi area pekerjaan yang tergenang air, serta penerapan K3 bagi para pekerja.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, publik juga menunggu penjelasan mengenai mekanisme tindak lanjut yang akan dilakukan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persoalan teknis.<\/p>\n\n\n\n

Klarifikasi dari dinas terkait diperlukan agar informasi yang beredar tidak hanya bertumpu pada pengamatan visual, tetapi juga dilengkapi keterangan resmi dan bukti teknis yang dapat diverifikasi.<\/p>\n\n\n\n

CV Rayhan Mandiri dan Kelompok Tani Budi Karya Diharapkan Memberikan Klarifikasi
CV Rayhan Mandiri selaku pelaksana pekerjaan dan Kelompok Tani Budi Karya diharapkan memberikan penjelasan mengenai material yang digunakan, metode pelaksanaan, pengendalian mutu, serta penerapan keselamatan kerja di lokasi proyek.<\/p>\n\n\n\n

Keterangan dari kedua pihak tersebut penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pekerjaan, sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul dari hasil pemantauan lapangan.<\/p>\n\n\n\n

Penjelasan yang disertai dokumen pendukung akan membantu memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak atau masih memerlukan evaluasi dan perbaikan.<\/p>\n\n\n\n

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, CV Rayhan Mandiri, Kelompok Tani Budi Karya, serta pihak lain yang berkepentingan demi memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.<\/p>\n\n\n\n

Publik Menunggu Transparansi dan Bukti Teknis
Sorotan terhadap proyek JITUT di Desa Karangbahagia pada dasarnya mengarah pada satu pertanyaan utama: apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan apakah mutu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?<\/p>\n\n\n\n

Merek semen, kondisi pasir, genangan air, dan kelengkapan K3 merupakan sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara objektif. Namun, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, dokumen teknis, dan bukti yang relevan, bukan dugaan semata.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, penggunaan anggaran daerah menuntut keterbukaan dari seluruh pihak yang terlibat. Pelaksana diharapkan memberikan penjelasan mengenai proses pengerjaan, sementara instansi terkait perlu menyampaikan informasi mengenai pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n

Hingga terdapat penjelasan resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi, persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.<\/p>\n\n\n\n

Anggaran publik menuntut pertanggungjawaban. Mutu pekerjaan harus dapat dibuktikan, pengawasan perlu dijelaskan, dan setiap persoalan teknis harus ditangani secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.(s).<\/p>\n