{"id":11944,"date":"2026-11-07T05:43:02","date_gmt":"2026-11-06T22:43:02","guid":{"rendered":"https:\/\/aspirasidirect.com\/?p=11944"},"modified":"2026-11-07T05:43:03","modified_gmt":"2026-11-06T22:43:03","slug":"pengelolaan-limbah-b3-di-kampung-limo-desa-jaya-mulya-di-sorot-lsm-ganas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aspirasidirect.com\/index.php\/2026\/11\/07\/pengelolaan-limbah-b3-di-kampung-limo-desa-jaya-mulya-di-sorot-lsm-ganas\/","title":{"rendered":"Pengelolaan Limbah B3 di Kampung Limo, Desa Jaya Mulya di Sorot LSM GANAS"},"content":{"rendered":"\n

Bekasi, aspirasidirect.com – <\/em><\/strong>Keberadaan usaha yang diduga melakukan aktivitas pengolahan limbah hasil pembakaran komponen Miniature Circuit Breaker (MCB) di Kampung Limo, Jalan Cendrawasih, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gada Sakti Nusantara (GANAS).<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada Jumat (6\/11\/2026), LSM GANAS menyoroti aktivitas usaha yang disebut dikelola oleh seorang pengusaha bernama Gopur tersebut. Kegiatan pengolahan limbah itu dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, khususnya menyangkut aspek perizinan usaha, pengelolaan limbah, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.<\/p>\n\n\n\n

Ketua Umum LSM Gada Sakti Nusantara (GANAS), Brian Shakti, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi agar segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi usaha tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Brian, aktivitas pengolahan limbah yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n

“Kami mendesak APH dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi segera turun ke lapangan untuk memeriksa aktivitas usaha tersebut. Periksa legalitas usahanya, dokumen lingkungan, serta bagaimana proses pengelolaan limbah yang dilakukan. Jangan sampai aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan luput dari pengawasan,”tegas Brian Shakti,pada, Jum\u2019at, 6\/11\/2026.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya melihat aspek kegiatan ekonomi, tetapi memastikan bahwa seluruh aktivitas pengolahan limbah memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup<\/p>\n\n\n\n

Secara regulasi, pengelolaan limbah yang memiliki karakteristik bahan berbahaya dan beracun telah diatur dalam sejumlah keterangan<\/p>\n\n\n\n

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi setiap pihak yang menghasilkannya, termasuk ketentuan perizinan atau persetujuan pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 69 ayat (1) huruf a dan f, yang melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup serta pembuangan B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.<\/p>\n\n\n\n

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tata kelola limbah B3 maupun non-B3.<\/p>\n\n\n\n

Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.<\/p>\n\n\n\n

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.<\/p>\n\n\n\n

Namun demikian, status limbah hasil pembakaran komponen MCB tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, karakteristik dan klasifikasi limbah tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan dugaan.<\/p>\n\n\n\n

LSM GANAS berharap DLH Kabupaten Bekasi tidak mengabaikan laporan maupun temuan lapangan yang disampaikan masyarakat dan lembaga kontrol sosial.<\/p>\n\n\n\n

Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas kegiatan usaha, persetujuan lingkungan, sumber bahan baku, proses pembakaran atau pengolahan, pengelolaan residu, hingga kemungkinan dampak terhadap kualitas udara, tanah, dan lingkungan sekitar.<\/p>\n\n\n\n

Brian Shakti menegaskan bahwa langkah pengawasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak aktivitas industri atau pengolahan limbah yang tidak memenuhi ketentuan.<\/p>\n\n\n\n

“Kalau memang seluruh persyaratan sudah dipenuhi, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan instansi berwenang. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, kami meminta agar ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku,”ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola usaha bernama Gopur maupun DLH Kabupaten Bekasi mengenai dugaan aktivitas pengolahan limbah tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Media ini akan membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pengelola usaha maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.(rd).<\/p>\n