Menteri Yusril Hadiri Kegiatan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia

Spread the love

Jakarta, aspirasidirect.com – Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra Dalam rangka menghadiri acara peringatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bertempat di kantor kawasan Menteng, Jakarta. Sementara selanjutnya pada malam harinya, Yusril menghadiri peringatan serupa yang diadakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia bertempat di Taman Mini Indonesia Indah.( 11/12)

Peringatan Hari HAM yang di seluruh dunia diperingati untuk ke-76 kalinya, tahun 2024 ini terasa istimewa, karena bertepatan dengan 25 tahun kelahiran UU Hak Asasi Manusia di Tanah Air.

Pembahasan HAM sesungguhnya sudah dimulai ketika para founding fathers menyusun UUD 1945. Upaya perumusan hak asasi manusia kemudian terus diperdebatkan dalam sidang-sidang Konstituante antara tahun 1957 hingga 1959.

Upaya serius Pemerintah baru memberikan hasil nyata ketika Pak Harto menerbitkan keppres pembentukan Komnas HAM tahun 1993. Kedudukan Komnas HAM bertambah kuat ketika pada tahun 1999, di era Presiden Habibie, keberadaannya didukung undang-undang. Dan memang, setelah reformasi, cukup banyak pasal-pasal tentang HAM yang masuk melalui amandemen UUD 1945.

Kini, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan serius akan meneruskan upaya penegakan hak asasi manusia yang telah dirintis pemerintah terdahulu itu,” Kata Yusril

Salah satunya adalah melalui pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). RUU tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu yang alat buktinya sudah sulit ditemukan. Bahkan mungkin saksi dan korbannya juga sudah tidak ada lagi.

Selain mengeksplorasi undang-undang serupa di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan, pembahasan RUU KKR juga akan didasarkan pada nilai-nilai tradisi, hukum adat, dan juga hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut mengedepankan musyawarah, mementingkan perdamaian serta saling memaafkan. Sebuah peristiwa dapat saja disepakati untuk tidak lagi dianggap sebagai masalah, namun ia tetap akan dicatat pernah terjadi di masyarakat.

” Semoga niat dan upaya perbaikan kualitas HAM oleh Pemerintah mendapat dukungan serta masukan konstruktif dari segenap elemen bangsa.” Ucapnya. (red).