Jakarta, aspirasidirect.com
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik dengan mewajibkan seluruh operator seluler memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Langkah ini diambil tiga pekan setelah kebijakan diberlakukan menyusul masih ditemukannya praktik registrasi yang tidak sesuai di sejumlah titik layanan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya hingga ke tingkat distribusi paling bawah.
Menurut Meutya, registrasi biometrik merupakan langkah strategis untuk mempersempit ruang penyalahgunaan identitas yang kerap dimanfaatkan dalam berbagai kejahatan digital. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran, termasuk penggunaan identitas maupun data biometrik milik petugas atau pihak lain dalam proses aktivasi kartu SIM. Verifikasi biometrik diharapkan memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya sehingga keamanan masyarakat semakin terjamin.
Penguatan kebijakan ini juga didukung oleh tingginya angka kejahatan digital di Indonesia. Data PPATK mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun, sementara Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan mencapai Rp9,1 triliun dari lebih dari 432 ribu laporan. Hingga kini, registrasi biometrik telah menjangkau lebih dari 10,03 juta pelanggan, dan pemerintah bersama operator menargetkan perlindungan serupa dapat diperluas kepada seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia melalui pengawasan yang lebih ketat dan pelaksanaan registrasi yang aman, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.(rd).
